Anjurkan Penggunaan Kekerasan Pada Saat Kampanye, Bawaslu KSB Hantarkan Berkas Oknum DPRD ke Polisi

Taliwang, Badan Pengasas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumbawa Barat menyebut kasus pelanggaran Pidana pemilihan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota DPRD berkas pemeriksaan awalnya telah diteruskan kepihak Kepolisian.

Penerusan tersebut dilakukan berdasarkan hasil rapat pembahasan kedua Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat pada senin (12/10) untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Koordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Sumbawa Barat Khaeruddin,  ST memaparkan “Kasus dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan ini sudah diteruskan ke pihak kepolisian dan saat ini telah ditangani oleh pihak Kepolisian untuk tahap penyidikan,”.

Ia menuturkan oknum anggota DPRD berinisial HS itu diduga melanggar ketentuan pasal 69 huruf c dan d Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015. Ketentuan pasal tersebut menjelaskan, dalam kampanye dilarang melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat, menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik.

“Terhadap temuan ini, telah kami bahas bersama tiga institusi yang tergabung dalam sentra Gakkumdu (Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan). bahwa sanksi yang dikenakan adalah sanksi Pidana”, ujar Heru.

Berdasrkan ketentuan sanksi pasal 69 huruf c dan d diatur pada Pasal 188 Ayat (2) UU Nomor 1 tahun 2015 yang mana diancam sanksi pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah).

“Pihak kepolisian akan melakukan penyidikan selama 14 hari kedepan. Ancaman pidananya 3 bulan sampai 18 bulan kurungan penjara dan denda. Kita sangat menyayangkan hal ini”, jelasnya.

Sebelumnya, Bawaslu jauh – jauh hari telah memberikan hibauan kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati beserta Tim Kampanye terhadap larangan pada saat melakukan kampanye, Larang tersebut telah diatur dalam Undang – Undang 1 Tahun 2015.

“Jauh hari telah kita sampaikan agar Calon Bupati dan Wakil Bupati beserta Tim Kampanye tidak melanggar aturan itu. Dalam hukum itu kita mengenal asas ‘Ultimum Remedium’ bahwa upaya pidana ini merupakan upaya terakhir,” terangnya.

“Namun sesuai kewenangan Bawaslu, kita juga harus melakukan penindakan secara preventif untuk menegakkan keadilan pemilu sebagaimana tagline Bawaslu bersama rakyat awasi pemilu bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu,” sambungnya.

Heru juga mengungkapkan kasus dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota DPRD berinisial HS merupakan satu – satunya kasus yang diteruskan ke pihak Kepolisian.

“Kita mendukung penuh kawan-kawan penyidik yang tergabung dalam Gakkumdu untuk berkerja, mengingat waktu penangananya sangat singkat 14 hari kerja di tingkat Kepolisian,” ungkapnya. Jh (Humas)

BAWASLU Sumbawa Barat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat merupakan Badan Pengawas Tingkat Kabupaten yang bertempat di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang beralamatkan di Jln Raya Telaga Bertong, Gang Pandawa I, Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, Kode Pos 84455

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.